Demi Mengurangi Polusi Udara yang Semakin Parah Mahkamah Agung India Perintahkan Untuk Kerja dari Rumah

New Delhi - Mahkamah Agung India meminta pihak berwenang menutup perkantoran di ibu kota New Delhi dan kota sekitarnya, mengizinkan jutaan orang kerja dari rumah saat pemerintah mencari cara untuk mengurangi polusi udara yang memburuk.

Perintah pada Senin (15/11) ini dikeluarkan setelah pemerintah kota New Delhi, yang sedang berjuang mengatasi kabut asap beracun sejak awal November, mengambil langkah darurat pada Sabtu, memerintahkan penutupan sekolah dan menghentikan kerja konstruksi selama empat hari.

"Kami mengarahkan kawasan pusat dan ibu kota nasional negara bagian untuk menerapkan kerja dari rumah untuk sementara ini," kata Hakim Ketua, NV Ramana, kepala panel tiga hakim yang mempertimbangkan petisi yang diajukan warga kota, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (16/11).

Indeks Kualitas Udara (AQI) berada pada 343 dalam skala 500 di Delhi pada Senin, menandakan kondisi "sangat buruk" yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan jika terpapar dalam waktu lama. New Delhi mengalami kondisi udara yang parah terakhir pekan lalu ketika suhu turun dan AQI mencapai 499.

AQI melonjak ke angka 451 dalam skala 500 setelah event Diwali dalam pekan pertama bulan ini, di mana petasan dibakar di seluruh India.

AQI mengukur konsentrasi partikel beracun PM2.5 dalam meter kubik udara. Apa pun di atas 100 dianggap tidak sehat.

Manajer Program Kampanye Udara Bersih Pusat Sains dan Lingkungan New Delhi, Avikal Somvanshi, mengatakan kepada Al Jazeera, lockdown ini dapat membantu karena kendaraan menyumbang 15 persen polusi udara Delhi.

"Ini tindakan darurat. Tapi Anda perlu rencana jangka panjang, sepanjang tahun untuk memangkas emisi yang berasal dari semua sumber," jelasnya.

Karthik Ganesan, dari Dewan Energi, Lingkungan dan Air (CEEW) di New Delhi, mendukung perintah Mahkamah Agung ini. Namun dia menyerukan implementasi tindakan untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi seperti "kemacetan berbayar, pengenaan pajak pada jenis kendaraan atau bahan bakar tertentu dengan memperhatikan emisi polusi, dan peningkatan kualitas transportasi umum."

Mahkamah Agung juga meminta dilakukan langkah mendesak untuk mengendalikan api pembakaran lahan di negara bagian tetangga seperti Haryana, Punjab, dan Uttar Pradesh. Pembakaran lahan dilakukan ratusan ribu petani untuk membersihkan lahan mereka sebelum memasuki masa tanam baru.

Mahkamah Agung juga memerintahkan dilakukan tindakan untuk menghentikan lalu lintas kendaraan non-esensial, memangkas polusi udara dan membatasi debu.

Penyumbang buruknya kualitas udara di Delhi termasuk pembangkit listrik tenaga batubara di luar kota termasuk pembakaran sampah di ruang terbuka.

Namun pemerintah Delhi menolak mengumumkan "lockdown polusi". Dalam usulannya kepada Mahkamah Agung pada Senin, pemerintah Delhi mengatakan langkah itu akan berarti jika negara bagian di sekitar Delhi juga dilibatkan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Tulisan Grafiti "Orang Miskin Dilarang Sakit" yang Berada di Solo Beberapa Pekan Lalu

Parpol yang Mendukung Presiden Putin Kembali Memenangkan Pemilu Parlemen

Negara Singapura Dijuluki Tempat Paling Instagrammable di Dunia